permendagri pengelolaan barang milik daerah. (11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. permendagri pengelolaan barang milik daerah

Penelitian ini bertujuan untuk urgensi penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari; untuk. Berdasarkan Permendagri no. Bahasa Indonesia. Dengan berlakunya. 54 hlm. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang. Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008 Amela Erliana Christine Download Free PDF View PDFPresentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. kukan tindak lanjut pengelolaan atas Barang Milik Daerah yang ada. 2023/NO. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014,. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pelaksanaan penghapusan BMD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: a. 16. ”Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sesuai Permendagri No. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. No. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab. Peraturan Perundang-undangan. untuk melaksanakan. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 19 2 PP No. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang . Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman. (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Nomor Pengundangan. 10. id : 27 hlm. 2. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. ABSTRAK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat: [12] pertimbangan dan alasan penghapusan; dan. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Daerah merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh : a. Other related courses. Pedoman Pengelolaan Barang  milik Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti; c. Pedoman Pengelolaan BMD di atur dalam Peraturan Mendagri No 19 Tahun 2016. Permendagri No. kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 19 Tahun 2016. Perubahan yang terjadi antara lain dalam bab pengaturan penggolongan aset tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. Tempat Penetapan. barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 59 Tahun 2007 yang merupakan acuan utama penyusunan APBD belum mencantumkan RKBMD sebagai salah satu dokumen dasar penyusunan APBD. Dalam kerangka otonomi daerah,Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman (Juknis) Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD. pengelolaan barang milik daerah. 2 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 19/2016 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI JAWA TENGAH 1)Luluk Fauziah 2)Maesaroh dan 3)Sekar Langit Nugraheni 1)Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Undip Email : [email protected] barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: n. Berlaku. 11 Era Nandya Febriana, Jayus, Rosita Indrayati, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum 138, 135-156. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008 Amela Erliana Christine Download Free PDF View PDF Lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 - PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau saranaPP No. Tata Cara. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang: a. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. 2014; Per. 17. 2. Bahasa Indonesia . 27 Tahun 2014. PENDAHULUAN Dari latar belakang pengelolaan aset, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:. PERMENDAGRI NO 19 TH 2016. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 7 Tahun 2002, Perda Kab. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri No. Lokasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;. 2 Tahun 2017; Sistematika. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2019 Penyusutan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 1 Month Ago ; 0 Comment ; 2 minutes reading ; 3,250 Views ; Share . Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah T. menetetapkan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD); dan 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Derah (BMD). Lokasi. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah: 17. 3. Berdasarkan wewenang tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. Jakarta. Bahasa Indonesia. Buka menu navigasi. Membantu dalam Proses Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2013. ‎ PENDAHULUAN Pengelolaan barang milik daerah diarahkan keproses yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. 5533, LL SETNEG : 77 HLM. 13. Berlaku. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai. Peraturan Pemerintah (PP) NO. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Menukar Barang Milik Daerah dengan Swasta’ (2017) 24 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 252, 232-254. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Berlaku. Ganti Rugi dan Sanksi: 19. 5. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat. Barang Milik Daerah (BMD) meliputi: barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBD; dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 6 April 2016: Tanggal Pengundangan: 11 April 2016. 17. 10 No. Bahasan Pembukuan Barang Milik Daerah Bersumber dari Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berlaku. Jenis. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah . Dengan Hormat. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat,. ABSTRAK: bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD dan Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu menyusun mekanisme pemberian insentif pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 63 Tahun. 47. 20, kemendagri. CATATAN: Buku ini disusun untuk memudahkan para pembaca yang ingin memahami Pengelolaan Barang Milik. 1 TAHUN. dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka. 4. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah. Simpan Simpan permendagri-no-19-tahun-2016. 17/2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah UU No. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN . Katalog Produk. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas; PP No,. 38 Tahun 2007; PP No. Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; b. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib. Hanya saja dalam Permendagri ini belum. 4609 LL SETNEG : 52 HLM. Baca Juga “ JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT. d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah bahwa. 6. Tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi penyimpan dan pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1. ganti rugi dan sanksi. 6. undip. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Koordinator Bidang. 5. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Permendagri 17 2007. pengelolaan barang milik daerah. inisiatifPenggunaBarang; 26Ibid, Pasal 241. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No. Penunjukan Pejabat Pengelola BMN/D sesuai dengan Ketentuan dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1. 3 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 5 ayat (2). 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lokasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Permendagri No. E. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. Bahasa. Surat Bupati Nomor. 12. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi. Pelaporan Barang Milik Daerah. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat Penetapan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Bimtek Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda HSU Nomor 12 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang f DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. No. k. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensinya barang Daerah yang dipisahkan. Pejabat Pengundangan. PERGUB NO. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Wawasan. Hibah yang akan didiskusikan hanya sebatas hibah dari Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 17 2007 - Download as a PDF or view online for free. Barang milik daerah adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: n. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Permendagri no. pdf - Google Drive. SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU; Melakukan pencarian atas: tugas+dan+fungsi+bidang+pengelolaan +barang. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Dearah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung. Belum Tersedia. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2023. go. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 19 2 PP No. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. 19/2016). 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif,. 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. Rahmad Basuki, Implikasi Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. barang milik daerah yang berasal.